Inisiatif Warga Mendorong Daerah Ramah Pejalan Kaki

Inisiatif Warga Mendorong Daerah Ramah Pejalan Kaki

Diskusi: Inisiatif Warga Mendorong Daerah Ramah Pejalan Kaki

Hari, tanggal: Sabtu, 10 Maret 2018

Pukul: 09.00 - 12.00

Lokasi: Kampung Keadilan JMR 2018

Masyarakat Indonesia mendapat predikat paling malas berjalan kaki berdasarkan kesimpulan para peneliti dari Universitas Standford yang diterbitkan di Jurnal Nature pada pertengahan 2017 lalu. Situasi ini tentu saja tak bisa dilepaskan dari kegagalan pemerintah, terutama yang bertanggung jawab di wilayah kota, dalam menciptakan wilayah yang menuntun masyarakat untuk gemar berjalan kaki saat menuju ke suatu tempat. Bagaimana mau enak berjalan kaki jika trotoarnya saja tak layak untuk dilewati? Diskusi ini akan membahas ragam strategi dan metode advokasi hak pejalan kaki yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Jakarta dan Yogyakarta.

Menurut data Koalisi Pejalan Kaki, per Januari 2017 masih sekitar 90 persen trotoar di Jakarta yang tidak layak untuk dilewati. Selain kondisi trotoarnya banyak yang rusak dan berlubang, beberapa bagian trotoar juga telah dikuasai oleh sejumlah PKL berikut para pembelinya. Padahal, angka kematian pejalan kaki di Indonesia bisa mencapai 18 orang per hari. Advokasi hak pejalan kaki yang dilakukan oleh Koalisi Pejalan Kaki di Jakarta menjadi rujukan gerakan yang sama di beberapa daerah di Indonesia. Melalui media sosial, sekitar 200 sampai 500 aduan masuk dari netizen ke akun Koalisi Pejalan Kaki per hari. Mereka melaporkan pengendara motor, mobil, atau pun bajaj yang melanggar aturan dengan melintasi trotoar. Banyaknya laporan yang masuk membuktikan hak pejalan kaki masih belum dimiliki sepenuhnya. Pengguna trotoar kerapkali tidak bisa menikmatinya karena banyak pengguna aspal yang merampasnya.

Desember 2017 - Januari 2018 lalu, Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4) Yogyakarta mengadakan survei kelayakan trotoar di Kota Yogyakarta. KP4 menyusun laporan terkait malfungsi trotoar setelah melakukan seri diskusi. Hasilnya, dari 39 titik trotoar yang diamati, disimpulkan bahwa 37 di antaranya ternyata malfungsi, dua titik dianggap relatif ideal, dan hanya satu titik yang menjadi cerminan ideal sebuah trotoar. KP4 kemudian mengajukan laporan resmi kepada Ombudsman RI DIY atas malfungsi layanan publik ini, yang secara tidak langsung menjadikan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai terlapor.

Penyelenggara: Koalisi Pejalan Kaki

Narasumber:
1. Koalisi Pejalan Kaki
2. Komunitas Trotoarian Jogja
3. Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4) Yogyakarta
4. Ombudsman RI Perwakilan DIY

Moderator: Alfred Sitorus (Koalisi Pejalan Kaki)

 

Komentar pada halaman ini:

ARTIKEL TERKAIT