Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Difabel

Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Difabel

Diskusi: Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Difabel

Hari, tanggal: Kamis, 8 Maret 2018

Pukul: 09.00 - 12.00

Lokasi: Kampung Keadilan JMR 2018

 

Perempuan dan anak dengan disabilitas memiliki kerentanan terhadap kekerasan yang berlipat. Kekerasan yang berlipat dimaksud adalah kekerasan berbasis gender dan disabilitas. Kekerasan berbasis disabilitas seringkali menjadi hal yang dianggap biasa dan privasi oleh masyarakat umum, sehingga ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas, cenderung terjadi pembiaran sehingga tidak tertangani.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas kini mulai diperhatikan oleh negara. UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pasal 4 dan 125 – 127 mengatur perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menyediakan layanan informasi dan tindak cepat, perlindungan khusus, serta rumah aman bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan.

Untuk melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan keterlibatan dan partisipasi aktif semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun organisasi dan komunitas disabilitas, keluarga, serta masyarakat adalah bagian penting dalam penanganan dan pemulihan perempuan dan anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan.

Penyelenggara: Sentra Advokasi Anak, Perempuan, dan Difabel (SAPDA)

Narasumber:
1. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda D.I. Yogyakarta
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Rekso Dyah Utami"
3. Disabled People's Organization (DPO) Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) Provinsi D.I. Yogyakarta

Moderator: Rini Rindawati (SAPDA)

 

 

Komentar pada halaman ini:

ARTIKEL TERKAIT